Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan moda transportasi kereta api terutama di wilayah jabotabek dibutuhkan koordinasi khusus dari setiap wilayah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang terkait dengan perencanaan dan pembiayaan. Rencananya akan dibentuk badan khusus yang melaksanakan program pengembangan kereta api secara terpadu. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 7,2 triliun. “Moda transportasi kereta api menjadi prioritas pembangunan dikarenakan fungsinya sebagai angkutan massal. Untuk mengembangkannya, dibutuhkan sarana dan prasarana yang tentunya membutuhkan perencanaan yang terpadu dengan melibatkan pihak terkait, khususnya pemerintahan daerah di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta,” ujar Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Jumat (22/1).
Menurut Heryawan, moda transportasi kereta api dapat menekan permasalahan terkait dengan angkutan arus barang dan manusia. Apalagi saat ini kondisi transportasi di jalan raya cukup memprihatinkan. Dimana, jika dihitung, akibat masalah lalu lintas jalan raya, terjadi inefisiensi sebesar Rp 5,5 triliun per tahun. Sehingga alternatif moda transportasi kereta api cukup menjanjikan. Selain mampu mengangkut massal, juga efisien dan efektif. “Dibuat rencana pembangunan dan pengembangan agar pada tahun 2013, moda transportasi kereta api di Jabodetabek mampu mengangkut 3 juta penumpang per hari. Dengan kondisi itu maka terdapat sejumlah manfaat, antara lain; penghematan penggunaan BBM yang mencapai 1.700.000 liter/hari atau setara dengan Rp 7,8 miliar/hari atau Rp 2,8 triliun/tahun. Juga menekan kadar polusi dengan mengurangi emisi karbon hingga 420 ton/hari,” jelas Heryawan.
Sebelumnya diadakan rapat kerja antara Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta dan Banten dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas tentang reaktivasi dan revitalisasi perkeretaapian di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Dirut PT Kereta Api dan sejumlah pakar perhubungan.
Heryawan menambahkan, terdapat sejumlah penekanan, dimana perlunya segera dilakukan penanganan pembangunan dan pengembangan moda transportasi kereta api. Tentunya perlu komitmen kuat para pihak terkait, khususnya para pimpinan pemerintahan di 3 propinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Tentunya untuk mewujudkan rencana itu, dibutuhkan dukungan investasi, kemudahan regulasi, perencanaan yang baik, dan penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Nilai investasi yang dibutuhkan hingga tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp 7,2 triliun,” jelas Heryawan.
Benny/Roni/kotapramuka.com
Menurut Heryawan, moda transportasi kereta api dapat menekan permasalahan terkait dengan angkutan arus barang dan manusia. Apalagi saat ini kondisi transportasi di jalan raya cukup memprihatinkan. Dimana, jika dihitung, akibat masalah lalu lintas jalan raya, terjadi inefisiensi sebesar Rp 5,5 triliun per tahun. Sehingga alternatif moda transportasi kereta api cukup menjanjikan. Selain mampu mengangkut massal, juga efisien dan efektif. “Dibuat rencana pembangunan dan pengembangan agar pada tahun 2013, moda transportasi kereta api di Jabodetabek mampu mengangkut 3 juta penumpang per hari. Dengan kondisi itu maka terdapat sejumlah manfaat, antara lain; penghematan penggunaan BBM yang mencapai 1.700.000 liter/hari atau setara dengan Rp 7,8 miliar/hari atau Rp 2,8 triliun/tahun. Juga menekan kadar polusi dengan mengurangi emisi karbon hingga 420 ton/hari,” jelas Heryawan.
Sebelumnya diadakan rapat kerja antara Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta dan Banten dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas tentang reaktivasi dan revitalisasi perkeretaapian di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Dirut PT Kereta Api dan sejumlah pakar perhubungan.
Heryawan menambahkan, terdapat sejumlah penekanan, dimana perlunya segera dilakukan penanganan pembangunan dan pengembangan moda transportasi kereta api. Tentunya perlu komitmen kuat para pihak terkait, khususnya para pimpinan pemerintahan di 3 propinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Tentunya untuk mewujudkan rencana itu, dibutuhkan dukungan investasi, kemudahan regulasi, perencanaan yang baik, dan penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Nilai investasi yang dibutuhkan hingga tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp 7,2 triliun,” jelas Heryawan.
Benny/Roni/kotapramuka.com
