Kota Bandung Butuh 600 MCK Umum

Pemanfaatan fasilitas umum seperti sarana umum mandi, cuci, dan kakus (MCK) khususnya bagi keluarga miskin perkotaan Kota Bandung dirasakan jauh dari standar kelayakan, jangankan untuk menikmati tinggal di rumah layak huni, mendapatkan air bersihpun masih sering kesulitan,” Kita prihatin dengan kondisi ini dan akan kita upayakan untuk diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan di 2010, dari APBD yang tersebar di SKPD terkait ditambah PNPM, persoalan infrastruktur lingkungan bisa kita selesaikan. Kita harapkan MCK di Kota Bandung seluruhnya representative,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, H. Edi Siswadi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bandung saat mengadakan kunjungan kerja pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2009 ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Perkumpulan Warga Sejahtera di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Bandung, Selasa (19/1).
Dalam kunjungan tersebut Edi Siswadi beserta rombongan masih melihat di beberapa bagian terdapat sarana infrastruktur sebagian besar infrastrukturnya seperti jalan, MCK, dan sumber air bersih kondisinya masih jauh dari memadai,” Kalau dirata-ratakan di tiap kelurahan terdapat 4 MCK umum, setiap MCK dibutuhkan dana Rp. 5 juta, maka kota Bandung yang memiliki 151 kelurahan, sedikitnya dibutuhkan Rp. 3 milyar untuk membangun 600 MCK umum representatif,” ujar Edi.
Kota Bandung pada tahun 2009 secara keseluruhan mengalokasikan Rp. 41,750 milyar dengan sumber pendanaan 50% APBN dan 50% APBD Kota, atau masing-masing sebesar Rp. 20,875 milyar. Pencairannya dibagi dalam 3 tahap. Tahap I (30%) APBN, Tahap II (50%) APBD, Tahap III (20%) APBN,” Belum bisanya dicairkan karena adanya Peraturan Menteri keuangan yang harus didahului komitmen bersama antara Pusat dan Kota tapi pencairannya disatukan di 2010, bahkan lebih besar dari keharusan. Keharusan Rp. 20,875 milyar tapi kita mengalokasikan 22,5 milyar karena ada kelurahan baru yang belum mendapat tambahan alokasi,” jelas Edi.
Edi menambahkan, PNPM merupakan program bagus karena dirancang dan didesain masyarakat sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang dirasakannya. Efektifitas pencapaian dan pemanfaatannya pun, menurutnya juga luar biasa. Pemkot tegasnya sangat peduli sekali mendukung, dan tidak boleh ada cerita-cerita dana-dana PNPM yang harus digulirkan Pemkot tertangguhkan lagi,” Begitu evaluasi Gubernur, begitu koordinator kota menyatakan perlu dana, segera langsung diprioritaskan, biar kebutuhan lain tidak dipenuhi dulu, asal PNPM lancar. Itu saya jamin, ujarnya sekaligus meminta Camat dan Lurah juga terlibat secara total. Edi pun menjanjikan reward Rp. 50 juta bagi BKM-BKM Kota Bandung berprestasi,” harap Edi Siswadi.

Benny/Roni/kotapramuka.com