Pada tahun 1961, kita ketahui sebagai berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia. Dimana, pada waktu itu jumlah perkumpulan kepramukaan terbilang cukup banyak dan menyebar di seluruh pelosok tanah air. Ketetapan pemerintah yang mengharuskan untuk dilaksanakannya pendidikan di bidang kepanduan terdapat pada ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960,tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini terdapat Pasal 330.C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila yang diteruskan dengan penertiban kepanduan (Pasal 741) agar supaya pendidikan kepanduan dapat diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 ayat 30). Dari hasil ketetapan ini, pemerintah wajib untuk melaksanakannya. Karena hal tersebut, akhirnya pada 9 Maret 1961 Presiden RI Ir. Soekarno sebagai Mandataris MPRS mengumpulkan para tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia di Istana Negara dan dalam pertemuan tersebut, Presiden mengungkapkan agar kepanduan dapat diperbaharui baik secara metode maupun aktivitas pendidikan dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dijadikan satu yaitu dengan sebutan Pramuka. Selanjutnya, Presidenpun menunjuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr. A.Azis Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi sebagai panitia yang diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka. Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan termasuk kedalam lampiran keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Awal Lahirnya Gerakan Pramuka
Seusai dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden RI Ir.Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta. Beberapa tokoh kepramukaan Indonesia kemudian, mengadakan pertemuan di Yogyakarta yang bertujuan untuk membentuk satu wadah organisasi kepramukaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam pertemuan tersebut akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.
Pelaksanaan kongres sendiri jatuh pada tanggal 27 hingga 29 Desember 1945 di Surakarta dengan menghasilkan dibentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Dukunganpun datang dari segenap tokoh kepramukaan yang dikuatkan dengan “ janji ikatan sakti”. Pemerintah RI dalam hal ini mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan melalui ketetapan dan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan No. 93/Bag.A,tertanggal 1 Februari 1947.
Dalam masa itu, perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda belum berakhir, kondisi sulit di dalam negeri terus dirasakan dimana-mana termasuk oleh Pandu Rakyat Indonesia. Di daerah yang di duduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Namun, keadaan ini tidak membuat semangat kepanduan luntur. Banyak diantaranya yang mendirikan perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia (KPI), Pandu Putri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).
Perlawanan bersenjata dari para pejuang untuk membela dan mempertahankan tanah air terus dilancarkan termasuk oleh para anggota pergerakan kepramukaan sampai akhirnya berakhir di berbagai meja perundingan. Selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu yang ada, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20 hingga 22 Januari 1950. Dalam kongres ini akhirnya memutuskan untuk membuat konsepsi baru diantaranya memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali organisasinya masing-masing serta menyatakan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia artinya dalam konsepsi tersebut sekaligus menghapus keputusan nomor 93/Bag.A tertanggal 1 Februari 1947.
Tidak berakhir sampai disini, tepat tanggal 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepramukaan mengadakan konfrensi di Jakarta dan diputuskan untuk mendirikan Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) berbentuk federasi. Kemudian, tahun 1953 IPINDO resmi menjadi anggota kepramukaan sedunia.
IPINDO sendiri merupakan organisasi kepramukaan putra, sedangkan untuk putri didirikan dua organisasi yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia ( PKPI) dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO). Sempat kedua organisasi putri ini menjadi penyambut kunjungan Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam rangka perjalanannya ke Australia.
Pada tanggal 10 hingga 20 Agustus 1955, bertepatan dengan diperingatinya Hari Proklamasi kemerdekaan RI ke- 10, Ipindo menggelar Jambore Nasional bertempat di Ragunan, Pasar Minggu Jakarta. Selain itu, pada bulan Januari 1957, untuk lebih meningkatkan kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan, Ipindo menyelenggarakan seminar bertempat di Tugu Bogor Jawa Barat. Dalam seminar ini, akhirnya dihasilkan rumusan yang dijadikan acuan bersama untuk setiap gerakan kepramukaan Indonesia. Diharapkan, nantinya wadah kepramukaan dapat dipersatukan.
Setahun kemudian, pada bulan November 1958 untuk menindak lanjuti harapan Ipindo tersebut, Pemerintah RI, melalui Departemen PP dan K mengadakan seminar dengan mengangkat topik “ Penasionalan Kepanduan”.
Tahun 1959, PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri “ Desa Semanggi” bertempat di Ciputat dan pada tahun yang sama Ipindo mengirimkan pula kontingennya untuk ikut dalam Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.
GERAKAN PRAMUKA DIPERKENALKAN
Presiden RI, Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 9 Maret 1961 menginginkan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk melengkapi Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu didukung adanya pengurus dan anggota-anggotanya. Dalam anggaran Dasar Gerakan Pramuka, yang memimpin perkumpulan ini harus dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang juga terdiri dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian. Mapinas diketuai oleh Presiden RI Ir. Soekarno dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh.
Secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 agustus 1961 dengan mengadakan apel besar yang diikuti sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka. Selain apel besar acara tersebut, diisi pula dengan pelantikan anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara dan penyampaian anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia ( Keppres No. 448 Tahun 1961) yang diterima langsung oleh Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta pawai pembangunan dan defile berkeliling kota Jakarta.
Peristiwa tersebut, akhirnya di sebut sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran Gerakan Pramuka di tanah air.
Benny K
